Bimtek Keuangan

Oleh /

Berikut Adalah Materi Bimtek Keuangan Kami Selama Tahun 2024

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka acara bimbingan teknis bidang keuangan

Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri bimtek keuangan ini.

Kami dari lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah (LP3D) sebagai penyelenggara training, bimtek keuangan dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan sosialisasi kepada bapak/Ibu pimpinan dan aparatur yang terkait di bidang keuangan pemerintahan daerah maupun instansi lainnya.

Bimtek Keuangan 2024

Berikut Adalah Materi Tahun 2024 ( Halaman. I )

  1. Bimbingan teknis Nasional, Penyusunan KUA PPAS TA 2024 Dengan SIPD RI
  2. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  3. Penyusunan Perencanaan RKPD Tahun 2024
  4. Bimtek Nasional Sosialisasi Permendagri No.15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD TA 2024
  5. Bimbingan teknis IPKD Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024
  6. Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2024.
  7. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024
  8. Transformasi Proses Penyusunan APBD  Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
  9. Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD 2024
  10. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP )
  11. Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  12. Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD
  13. Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022
  14. Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  15. Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru.
  16. Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD
  17. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual
  18. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.
  19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD.
  20. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  21. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  22. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  23. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  24. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  25. rencana Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan APBD
  26. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)

Isi Materi Bimtek Keuangan

( Halaman. II )

  1. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  2. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  3. contoh Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  4. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD
  5. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
  6. Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara.
  7. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan  Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri
  9. Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD.
  10. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD
  11. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
  12. Implementasi Kebijakan E-Governmet Dan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan SKPD
  13. Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  14. Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
  15. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.
  16. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  17. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Secara Efektif dan Efesien.
  18. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
  19. Penyusunan PRA RKA APBD  dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD
  21. Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
  22. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.

Materi Bimtek

( Halaman. III)

  1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2024
  2. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD.
  3. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD
  4. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah
  5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
  6. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  7. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  8. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  9. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  10. Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.
  11. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
  12. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
  13. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
  14. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  15. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  16. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.
  17. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah.
  18. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  19. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien
  20. Pedoman Penyusunan LAKIP
  21. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD.
Isi Materi Keuangan Selama Tahun 2024

( Halaman. IV )

  1. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri
  2. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  3. tata cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  4. Aturan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
  5. Metode Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  6. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
  7. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  8. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
  10.  Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, dan Bendahara
  11. Bimtek Keuangan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  12. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  13. Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
  14. Prosedur Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  15. Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD
  16. Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2016
  17. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah
  18. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
Materi Bimtek Tahun 2024

( Halaman. V )

  1. Bimtek Keuangan Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
  2. Analisa Biaya Masukan  Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  3. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  4. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  5. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
  6. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
  7. Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
  8. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  9. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  10. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi.
  11. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual.
  12. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
  13. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
  14. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah.
  15. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.
  16. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.
  17. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
  18. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.
  19. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
  20. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  21. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah provinsi / kabupaten / kota Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri
Materi Selama Tahun 2024

( Halaman. VI )

  1. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
  2. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual
  3. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual.
  4. Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi.
  5. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  6. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
  7. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
  8. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD.
  9. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP.
  10. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
  11. Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan SIPTL (sistem pemantauan tindak lanjut).
  12. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
  13. Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (APP).
  14. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
  15. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020.
  16. Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2024
  17. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
  18. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  19. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
KONFIRMASI PENDAFTARAN:

Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D)

  • Jl. Kalibaru Barat No. 07 Jakarta Utara
  • tim.lp2kp@gmail.com
  • +62 852-1984-9600
  • +62 852-1984-9600

CATATAN:

Kontribusi:

  • Rp. 4.500.000 (Bagi Peserta Yang Menginap)
  • Rp. 3.500.000 (Bagi Peserta Yang Tidak Menginap)

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan Selama 2 hari.
  • Menginap 3 malam Twin share(Bagi peserta Yg Menginap).
  • Tanda Peserta Bimtek.
  • Konsumsi (Breakfas 3x, Coffee Break 2x , lunch & Dinner) Selama Bimtek Berlangsung.
  • Kelengkapan Bimtek(Pena/Pensil,Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK).
  • Tas ransel eksklusif
  • Konfirmasi tiga hari sebelum hari pelaksanaan.

Tinggalkan Komentar

Scroll to Top
Hubungi Kami